Belakangan ini, perguliran wacana otonomi daerah menuai perbincangan yang hangat dan menarik. Tafsir bebas dalam memaknai otonomi daerah memunculkan kesimpangsiuran di tingkat pelaku maupun masyarkat luas. Isu otonomi daerah masih terkesan diartikan sebagai kurang lebih “bagaimana daerah menggenjot dana setinggi mungkin untuk membiayai “pembangunan”. Lalu efek yang muncul adalah kerancuan pemahaman otonomi daerah. Dengan kata lain, otonomi daerah sama dengan kenaikan tarif; entah itu kenaikan tarif pajak, naiknya biaya pendaftaran pasien di Puskesmas bahkan sampai kenaikan retribusi parkir. Alasan kenaikan tarif yang kerap dijadikan kambing hitam adalah demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Persoalan dana memang menjadi salah satu komponen penting dari sebuah pengembangan program pembangunan daerah. Namun setidaknya, otonomi telah memberikan keluasaan lokal untuk bagaimana daerah melakukan prioritas pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan rakyat. Desentralisasi setidaknya dapat menjadi piranti untuk meminimalisir kekurangan dalam perencanaan pembangunan yang disusun secara nasional. Dengan demikian desentralisasi akan lebih memungkinkan optimalisasi program yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun satu hal yang kerap dirasakan adalah justru program-program yang dijalankan selama ini terkesan belum banyak menyentuh kebutuhan riil daerah.

“Selama in semangat otonomi daerah lebih banyak dimaknai sebagai peluang untuk unjuk keberadaan masing-masing daerah. Dan celakanya, isu kesehatan reproduksi masih dianggap sebagai program “kurang bergengsi”. Dan pengalaman membuktikan bahwa selama ini kesehatan reproduksi hanya mampu dimaknai sebagai suksesnya program Keluarga Berencana. Ungkap Budi Wahyuni, dalam kegiatan seminar Kesehatan Reproduksi dalam Wacana Otonomi Daerah yang digelar oleh Pusat Studi Seksualitas PKBI Yogyakarta pada pertengahan bulan lalu.
Kurang sensitifnya lembaga pemerintah dalam merespon kesehatan reproduksi banyak diakui oleh kalangan aktivis dan masyarakat pemerhati kesehatan reproduksi. Bahkan menurut salah seorang wakil ketua DPRD Propinsi DIY, seharusnya urusan kesehatan reproduksi yang mencakup penanggulangan AIDS, pelecehan seksual dan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah. Otonomi daerah merupakan momentum yang tepat untuk perubahan pemahaman paradigma pengelolaan negara dan pembangunan yang benar akan hak-hak reproduksi dengan melibatkan tiga komponen utama yaitu rakyat, eksekutif dan legislative.

“Rasanya tidak mungkin apabila berbicara tentang kesejahteraan masyarakat tanpa memprioritaskan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Dan kesehatan reproduksi merupakan agenda yang cukup penting dalam mempertahankan eksistensi masyarakat dalam suatu wilayah. Namun menjadi ironis, dimana plot anggaran yang berpihak untuk persoalan kesehatan reproduksi hanya 8,7% dari total pengeluaran pemerintah, sementara pembelanjaan untuk aparatur dan militer sekitar 20%. Perbedaan pembagian anggaran dalam APBN, nampak jelas terlihat bahwa sebenarnya aspek kesehatan belum dipandang sebagai hal yang penting.”.Ungkap Ali Gufron Mukti. Lebih jauh, Direktur Gadjah Mada Medical Center Yogyakarta ini merasakan keprihatinan yang mendalam dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Sampai akhir pelita kelima Angka Kematian Ibu mencapai 450/100.000 kelahiran hidup dan ini bervariasi tiap daerah. Dengan kata lain, bila terdapat 10 juta Pasangan Usia Subru (PUS) dalam kondisi hamil atau bersalin, maka setiap tahun di Indonesia terdapat kematian ibu sekitar 42.100 per tahun, atau 3.508 per bulan atau 116 per hari. Berarti angka kematian ibu di Indonesia sama artinya dengan 2-3 hari sekali di Indonesia terjadi kecelakaan pesawat jumbo yang penumpangnya ibu-ibu yang sedang hamil, dan tidak seorang korban pun selamat dalam kecelakaan tersebut.

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan pemerintah guna meninjau ulang pengalokasian dana kesehatan dalam APBN mendatang. Karena persoalan kesehatan, bagaimanapun juga merupakan pilar utama dari empat kerangka pilar pembangunan, yaitu ketahanan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat (termasuk pendidikan dan kesehatan), pengembangan aparatur pemerintah dan ketahanan budaya masyarakat.

Beberapa solusi untuk mengatasi persoalan kesehatan (reproduksi) di republik ini adalah salah satunya mengembangkan model program kesehatan, termasuk terobosan mencari peluang menggalang dana kesehatan. Hal lain yang tidak boleh terlupakan adalah tetap mengakomodir kebutuhan dan realitas social yang terjadi di masyarkat. Subsidi silang dana kesehatan dan pendistribusian dana JPKM untuk kelompok masyarakat miskin, barangkali perlu mendapat monitoring ketat, agar dana kesehatan tersebut “mengalir”.sesuai ke tempatnya dan tepat sasaran.

Kesehatan dalam arti luas menurut World Health Organisation (WHO) berarti sehat fisik, psikis dan social termasuk agama. Persoalan kesehatan selama ini lebih merupakan pendekatan fisik semata. Padahal, cakupan kesehatan (reproduksi) juga menyangkut konteks social. Angka kehamilan tidak dikehendaki (KTD), persoalan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual serta kekerasan akan hak kesehatan reproduksi merupakan agenda persoalan daerah yang patut mendpat prioritas untuk didesakkan dalam era otonomi daerah (desentralisasi) ini.

Yogyakarta sebagai kota pendidikan, parawisata dan budaya tentu tidak “steril”.dengan persoalan realitas kesehatan reproduksi. Perkembangan dinamika masyarakat yang begitu cepat, tidak menutup kemungkinan kian memunculkan persoalan kesehatan reproduksi. Fenomena social semisal kehamilan tidak dikehendaki para remaja perlu didekati dengan cara pandang yang lebih berkeadilan. Persoalan angka kematian ibu yang masih cukup merisaukan adalah satu hal yang sesegera mungkin ditindaklanjuti. Berbagai catatan persoalan kesehatan reproduksi yang menyelimuti selama ini, bukan kemudian pemerintah terus menerus menutup mata dan seakan fakta itu tidak pernah terjadi.

Mampukah isu otonomi daerah betul-betul tidak menjadi sekadar wacana dan kehadirannya bukan semata persoalan “anggaran”.untuk membiayai program kesehatan di masing-masing daerah? Tentu hal ini sangat berkait erat dengan kemauan dan semangat kebersamaan pemerintah (eksekutif-legislatif) dan masyarakat untuk senantiasa mengakomodir dan peka terhadap kebutuhan kesehatan (reproduksi) sebagai bagian penting yang tidak pernah terpisahkan dari sebuah program pembanguna. Bukankah generasi penerus bangsa yang akan dating ditentukan oleh kualitas kesehatan generasi yang ada sekarang ini? Entah.

Tim peliput Rosna dan Tito
sumber: Embrio